nusakini.com--Kementerian Dalam Negeri terus memonitor progres dukungan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2018. Dari 171 daerah yang akan menggelar pemilihan, seluruhnya telah memberikan dukungan anggaran untuk penyelengara pemilihan dalam hal ini KPU dan Bawaslu di daerah. Dukungan anggaran itu dituangkan dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). 

Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo mengatakan itu di Jakarta, Rabu (10/1). Menurut Hadi, dukungan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada, bisa dikatakan hampir selesai semuanya. Ia contohkan dukungan anggaran untuk KPU Provinsi. Dari 17 provinsi yang menggelar pemilihan, semuanya telah mengalokasikan anggaran untuk KPU Provinsi. Begitu juga dukungan anggaran untuk Bawaslu, semuanya telah clear. 

• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi
• Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi
• Jelang Masa Tuga Berakhir, Gubernur Ali Baal Masdar Pamit Kepada Warga Sulbar

" Mekanisme dukungan anggaran dilakukan lewat Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)," katanya. 

Sementara dukungan anggaran untuk dana pengamanan, kata dia, baru 15 provinsi yang mengalokasikannya. Sisanya, 2 provinsi masih dalam proses. Di tingkat kabupaten dan kota, dukungan anggaran untuk KPU daerah juga tidak ada masalah. Pun, anggaran untuk Panwas Pilkada, semaunya telah selesai. 

"Begitu juga di tingkat kabupaten dan kota. Dari 154 daerah , semuanya telah meneken NPHD baik dengan KPUD maupun dengan Panwas," kata Hadi. 

Sedangkan untuk dana pengamanan, kata dia, baru 51 daerah yang telah menandatangani NPHD dengan pihak kepolisian. Sisanya, sebanyak 103 daerah belum meneken NPHD dana pengamanan. Diharapkan, yang belum segera menandatanganinya. Total dana pengamanan yang telah dialokasikan dari 15 provinsi ditambah 51 kabupaten atau kota yang telah menandatangani NPHD adalah sebesar 1,5 triliun. (p/ab)